Revitalisasi Pasar Rakyat Untuk Apa dan Siapa?

LOGO SPR 1 fix - Copy

Revitalisasi Pasar Rakyat Untuk Apa dan Siapa[1]

Oleh: Puthut Indroyono[2]

 

HS          : ….. dalam rangka menghadapi AC-FTA perlu didesain suatu national industrial policy and strategy.
MEP        : …memang ada yang berpandangan bahwa itu perlu, tetapi yang berkembang di dunia sekarang, tidak diperlukan… saya berpandangan bahwa para pengusaha jauh lebih tahu…”.
Dikutip dari Sri Edi Swasono dalam tulisannya berjudul  “ASEAN-China Free Trade Agreement: LEARN TO FIGHT – NOT LEARN TO SURRENDER”

Pendahuluan

Revitalisasi pasar rakyat bukan sebatas merehab gedung, tapi juga harus menyentuh hal-hal yang mendasar. Program itu harus juga mampu memperbaharui semangat/etos kerja pedagang pasar, agar dapat memperbaiki kinerja dalam berjualan, mampu mengelola manajemen keuangan agar tidak dinakali oleh rentenir, dan lain-lain.

Selain itu, revitalisasi juga harus mampu merombak manajemen kelembagaan pengelola pasar, menjadi lebih berkinerja meningkatkan pangsa pasar (market-share) pasar yang dikelolanya. Bahkan kalau pemerintah atau pemerintah daerah serius dalam mendorong revitalisasi pasar rakyat, mereka juga harus mampu mendorong kinerja pasar dari aspek-aspek yang lain. Pemerintah harus merevitalisasi cara pandang mereka dalam pengelolaan pasar, mulai dari aspek produk, layanan, kelembagaan, sehingga pasar rakyat menjadi makin mandiri, menjadi outlet hasil produksi rakyat sekitar, baik hasil bumi, hasil kerajinan, maupun hasil industri rakyat.

Pasar rakyat harus dikembalikan kepada jatidirinya, menjadi ruang bagi memupuk semangat produktifitas masyarakat, yang makin tergusur oleh arus globalisasi.

Kritik terhadap kebijakan dan program revitalisasi pasar rakyat (pasar tradisional) telah disampaikan banyak pihak. Salah satu yang terpenting misalnya, revitalisasi pasar hanyamenyangkut urusan fisik atau merenovasi bangunan gedung, tidak menyentuh aspek lain yang lebih mendasar. Dana ratusan milyaran rupiah yang digelontorkan pemerintah beberapa tahun terakhir ini seolah hanya untuk mengganti bangunan rusak, menambah lapak dan kantor pengelola, mempercantik tampilan fisik, tanpa mereorientasi visi/misi, meneguhkan kembali etos kerja pelaku/pedagang, memperbaiki/mengubah cara pandang dalam pengelolaan pasar rakyat, memampukan paguyuban pedagang agar makin mandiri dalam berpikir dan berkreasi, mendorong semangat berkooperasi, menyusun strategi bisnis bersama, dan lain-lain.

Bahkan kritik yang lebih tajam mengatakan bahwa revitalisasi hanya dibuat untuk “menutup-nutupi” keadaan senyatanya bahwa pasar rakyat makin terpinggirkan. Tidak hanya pada level daerah, kebijakan ekonomi nasional yang menyangkut pasar rakyat cenderung makin tidak berpihak dan lebih liberal sepanjang lebih dari satu dasawarsa. Amanah konstitusi yang menginginkan perekonomian nasional makin mandiri dan berdaulat pun, justru semakin diabaikan.

Sementara struktur sosial ekonomi perdagangan tetap saja tidak mengalami perbaikan, pangsa pasar berangsur tanpa disadari makin tergerogoti. Keberadaan dan perkembangan pasar rakyat (tradisional) semula berperan penting bagi perekonomian tersebut makin terdesak oleh kuat dan masifnya penetrasi dan ekspansi pasar modern/swasta (dalam dan luar negeri). Jika survey AC Nielsen mengatakan pertumbuhan pasar modern (termasuk Hypermarket) sebesar 31,4%, maka pasar rakyat harus tabah menerima pertumbuhan negative (- 8,1 %). Kelangsungan kehidupan 12,6 juta pedagang pasar beserta keluarga, pegawai dan pemasok komoditasnya akan terancam kelangsungan kehidupannya.

Alih-alih revitalisasi pasar rakyat ditujukan untuk memperkuat kemandirian perekonomian bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, kebijakan revitalisasi juga tetap tidak mampu memberi jawaban atas anjlog-nya pangsa pasar rakyat selama lebih dari satu dasawarsa terakhir. Sebagai gambaran rujukan data yang sering dipakai adalah survei AC Nielsen, yang menyatakan pangsa pasar rakyat menurun dari 65% pada tahun 2000, menjadi hanya sebesar 47% pada tahun 2008. Artinya telah terjadi penurunan omset pasar rakyat sebesar 18% selama 8 tahun, atau rata-rata penurunan sebesar 2.25% per tahun.

Paradigma Revitalisasi

Mengapa bisa terjadi? Kutipan pernyataan dua pakar ekonomi di awal makalah ini menggambarkan perdebatan pada tataran konsep dan kebijakan pada dua ekstrim yang berbeda. Di satu pihak mekanisme pasar sesungguhnya bisa diatur melalui serangkaian perencanaan kebijakan nasional dan aturan main, di mana pemerintah mengambil peran dalam mendorong perbaikan struktur dan sistem ekonomi. Di lain pihak, adalah kubu pemikiran yang menganggap peran pemerintah perlu direduksi agar mekanisme pasar dapat berjalan tanpa perlu diatur-atur. Pendapat terakhir ini yang berjalan dominan mengiringi berbagai kebijakan liberalisasi perdagangan, termasuk yang berdampak pada pasar tradisional.

Dengan cara pandang kedua yang dominan tersebut, maka “revitalisasi” pasar tradisional sesungguhnya tidak ada dalam kamus pendukung liberalisasi atau tidak pernah dimungkinkan mewujud. Karena dalam upaya menghidupkan kembali (revitalisasi) pelaku dan kelembagaan pasar rakyat dibutuhkan pemihakan dan kebijakan serta strategi menyangkut berbagai aspek ekonomi dan sosial dari para pelaku ekonomi lokal khususnya pelaku di pasar tradisional. Dalam pemihakan ini upaya pengaturan oleh negara atau pemerintah sangat penting, dan bukan diserahkan kepada mekanisme pasar sebagaimana yang telah berjalan bertahun-tahun.

Oleh karenanya, bisa dipahami jika revitalisasi memang cenderung diartikan secara fisik sebagai upaya untuk memperbaiki bangunan fisik yang rusak, supaya tidak kotor, penataan agar tertib dan tidak semrawut, lebih nyaman, lebih teratur, dan lain-lain. Cara pandang ini juga lebih menitikberatkan kepada upaya untuk memenuhi selera konsumen yang konon menurut mereka telah mengalami pergeseran “gaya hidup” karena globalisasi yang tak terelakkan.

Dengan cara berpikir seperti itu maka “apa dan siapa” yang ada di dalam pasar tidak terlalu dipentingkan. Apakah produk kebutuhan rumah tangga rakyat yang dijual berasal dari petani di Cina, Vietnam, atau Thailand, tidak terlalu menjadi perhatian. Demikian pula, apakah bawang, kedelai, buah-buahan, bahkan garam dapur, sama sekali tidak memerlukan “strategi dan kebijakan industri”, biarlah mekanisme pasar yang bekerja.

Dalam kondisi itu, maka infrastruktur hasil revitalisasi justru lebih bermanfaat untuk menfasilitasi kepentingan-kepentingan “luar” pelaku pasar rakyat atau pelaku tradisional. Program revitalisasi yang dibiayai oleh uang rakyat Indonesia, justru “dimanfaatkan” oleh pihak luar. Jika demikian maka dapat dikatakan bahwa revitalisasi justru menimbulkan fenomena “membanjirnya barang impor”, “RPH untuk memotong hewan impor”, “fenomena fluktuasi harga yang tak terkendali”.

Revitalisasi pasar rakyat seharusnya juga membantu memperbaharui mata-rantai pemasaran (marketing chain) pelaku pasar rakyat. Ketidaksinkronan antar sektor juga sangat mewarnai kebijakan revitalisasi baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Tak kurang dari 9 kementerian mendefinisikan revitalisasi sebagai program sesuai dengan kepentingan sektoral masing-masing. Ada pasar sehat, pasar higienis, pengelolaan professional, pasar wisata, koperasi pasar, pasar ternak, pasar ramah lingkungan, pasar rakyat, dan lain-lain.

Pengelola pasar perlu mengubah cara pandang yang lebih visioner, kreatif, partisipatif, termasuk telaten dalam membina dan bekerjasama dengan pedagang dan paguyuban pedagang. Dengan demikian, revitalisasi bukan berarti upaya untuk memfasilitasi penetrasi dan ekspansi produk-produk dari luar, tetapi sebaliknya makin menjembatani akses produk lokal kepada masyarakatnya.

Apa Yang Direvitalisasi ?

Menggunakan cara pandang konstitusi sebenarnya gambaran tentang apa yang harus direvitalisasi dalam konteks pasar rakyat sangatlah jelas. UUD 1945 menegaskan bahwa bangunan perekonomian harus didasarkan pada prinsip ekonomi kekeluargaan (brotherhood), bukan seperti bangunan perekonomian seperti ciri-ciri yang sekarang berkembang. Pendek kata, persaingan tidak boleh saling mematikan, kesejahteraan masyarakatlah yang diutamakan bukan orang-seorang. Partisipasi masyarakat menjadi prasyarat utama, baik dalam proses produksi, distribusi, konsumsi, dan penguasaan factor-faktor produksi. Melakukan revitalisasi seharusnya juga memperbaharui cara pandang. Memang hal ini sangat berat ditengah dominasi paradigma yang mengunggulkan bekerjanya mekanisme pasar bebas.

Diakui, bahwa upaya yang dilakukan oleh Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM dalam mempopulerkan penerapan paradigma ekonomi kerakyatan di berbagai bidang termasuk dalam sektor perdagangan, tidak selamanya membuahkan hasil. Aspek peranan kapital atau modal finansial dalam membangun perekonomian memang sangat penting. Namun dalam pandangan ekonomi kerakyatan, peranan aspek modal intelektual dan modal sosial/institusional jauh lebih penting. Yang jauh lebih penting lagi dan lebih mendasar sifatnya adalah sistem atau aturan main yang berlaku di lingkungan tertentu, termasuk di pasar rakyat misalnya. Apakah peraturan-peraturan yang menyangkut pasar telah dapat mendorong visi/misi dalam revitalisasi, ataukah peraturan itu sendiri yang juga harus direvitalisasi.

Sebagaimana dikatakan oleh Mubyarto (2005): “Reformasi ekonomi yang diperlukan Indonesia adalah reformasi dalam sistem ekonomi, yaitu pembaruan aturan main berekonomi menjadi aturan main yang lebih menjamin keadilan ekonomi melalui peningkatan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Jika kini orang menyebutnya sebagai perekonomian yang bersifat kerakyatan, maka artinya sistem atau aturan main berekonomi harus lebih demokratis dengan partisipasi penuh dari ekonomi rakyat. Inilah demokrasi ekonomi yang diamanatkan pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya”.

Dalam upaya untuk tetap konsisten, setiap penelitian di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM (dulu bernama Pusat Studi Ekonomi Pancasila) selalu menggunakan paradigma kerakyatan, termasuk ketika melakukan studi-studi tentang pasar rakyat. Pada tahun 2011, studi di 15 pasar rakyat di DIY telah mampu menangkap berbagai permasalahan, sebagai hal yang seharusnya direvitalisasi. Berbagai permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Aspek, Permasalahan, dan Alternatif Solusi

NO ASPEK PERMASALAHAN ALTERNATIF SOLUSI
1. SDM Pelaku ratusan ribu orang, mindset pasrah, dominasi usia lanjut, pendidikan terbatas, dukungan pengembangan SDM kurang, politisasi (pembodohan), kelembagaan lemah penguatan organisasi pasar tradisional, pembaharuan mindset melalui pelatihan intensif, kemitraan dengan perguruan tinggi, regenerasi kepemimpinan, rintisan pusdiklat di pasar
 2. Produk Buatan pabrik, low quality, inovasi lokal terbatas Kemitraan produsen lokal (koperasi) dan koperasi pasar tradisional
3. Harga Dapat lebih mahal dari supermarket, fluktuatif Pembelian kolektif melalui koperasi pasar kerjasama dengan pemasok lokal
 4. Tempat Lokasi baru sepi, lay-out pasar tidak tepat, berhadapan dengan minimarket Revitalisasi kios zona depan, kerjasama dengan bisnis kuliner (waralaba)
 5. Promosi Even terbatas, promosi minim, edukasi konsumen kurang, jejaring lemah, kunjungan sekolah kurang Menggencarkan promosi cinta pasar tradisional melalui berbagai media publik
6. Pelayanan Ala kadarnya, tidak terlalu dipentingkan karena dasarnya interaksi sosial (kekeluargaan dan kepercayaan) Inovasi layanan sehingga kian menarik banyak pelanggan

Sumber: Menahan Serbuan Pasar Modern, 2012

Penutup

Dengan semboyan awal bahwa “Sejarah seringkali membosankan, kecuali bagi yang menuliskan (termasuk melakukan)”, maka sekelompok peneliti, dosen, mahasiswa, dan pegiat pasar rakyat, pada tahun 2011 merintis gerakan mengajar di pasar rakyat, yang dinamai Sekolah Pasar (Rakyat). Tahun ini menginjak tahun ketiga, berbagai kalangan telah banyak menyatakan dukungannya, baik secara moril maupun materiil.

Gagasan awalnya sebenarnya cukup sederhana, bahwa anjuran agama mengamanatkan setiap umatnya tanpa kecuali untuk menuntut ilmu sejak lahir hingga ke liang lahat. Demikian pula anjuran untuk berbuat baik, berbagi ilmu, menolong yang kecil, untuk kebaikan bersama, hampir sering dikumandangkan. Konstitusi (ps 31) juga mengamanatkan bahwa setiap warga Negara berhak atas pengajaran tanpa kecuali, tua, muda, lemah, bahkan yang buta aksara. Selain itu, pasal 33 juga mengamanatkan sistem ekonomi kekeluargaan dengan koperasi sebagai wadah perubahan nasib rakyat kebanyakan, yang pangsa pasarnya kian dikuasai oleh para pemodal besar.

Tempat kelahirannya pun, Yogyakarta, adalah kota yang dikenal sebagai kota pendidikan dan perdagangan. Sebagai kota pendidikan, tentu tidak masuk akal jika aliran ilmu tidak ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar, sebagai kota perdagangan tidak masuk akal jika masyarakatnya menjadi target/sasaran penetrasi pasar. Dengan mengambil “pilot project” di jantung kota pendidikan, yakni pasar Kranggan pada tahun 2011, kini “virus” Sekolah Pasar telah merambah ke 6 pasar lain di DIY dan Jawa Tengah. Pasar Kranggan, Pasar Grabag di Purworejo, Pasar Cokrokembang di Klaten, Pasar Sambilegi di Sleman, Pasar Potorono, Pasar Dlingo, dan Pasar Sendangwesi di Bantul.  Di Yogyakarta kami telah memulai, namun sebagai gerakan bersama untuk merebut kedaulatan pasar kembali ke tangan rakyat, gerakan ini menjadi tanggungjawab bersama seluruh elemen bangsa.

Sebagai penutup, revitalisasi pasar rakyat seharusnya merupakan upaya yang komprehensif meliputi aspek material (fisik dan financial), sumberdaya manusia, modal sosial, dan modal institusional. Untuk mendorong perwujudan kumandange pasar rakyat Indonesia, pedagangnya perlu bersemangat dan berpikiran maju, terdidik, dan berjiwa tolong menolong, bersaing secara sehat dan jujur.


[1] Makalah ini pernah disampaikan dalam TOT Aktivasi Pasar Tradisional Percontohan 2013,  Kementerian Perdagangan, 2 September 2013
[2] Ketua Program Sekolah Pasar dan peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM