Neoliberalisme dan Pasar Tradisional

….imagine all the people, sharing all the world…
-John Lennon, Imagine

Mindset masyarakat pada umumnya terhadap Pasar Tradisional adalah pasar yang isinya kumpulan para pedagang menengah ke bawah (baca: kecil). Dalam konteks ini, sering disebut UMKM. Isu terhadap para pedagangpun sering dikaji dalam ilmu-ilmu sosial. Uniknya, ilmu ekonomi justru sangat sedikit menyentuh realitas kehidupan para pelaku ekonomi menengah ke bawah ini (mikro).

Hal ini dibenarkan oleh guru besar Universitas Indonesia Prof. Sri Edi Swasono, yang mana beliau mengistilahkan fenomena ini dengan sebutan academic hegemony dan academic poverty. Beliau mengutarakan lebih lanjut bahwasannya academic hegemony ini merupakan penjajahan akademis melalui silabus-silabus atau teori-teori barat yang diterapkan dalam perkuliahan ilmu ekonomi. Sedangkan poverty hegemonic adalah dampak dari academic hegemony yang mana para pengajar atau dosen hanya mengikuti arus perkuliahan dan mengagung-agungkan teori barat saja tanpa pemahaman yang lebih mendalam terhadap realitas sosial. Padahal sejatinya teori-teori barat yang individualistik tidak relevan dengan realitas atau karakter bangsa Indonesia yang kolektif.

Menteri keuangan kita, Chatib Basri sebelum dilantik pernah mengatakan kepada para ekonom yang mengkritisi pemerintah, “kantongi dulu nasionalismemu, tidak ada tempat bagi nasionalisme di tengah benderangnya arus globalisasi”. Neoliberalisme yang masuk dengan membonceng globalisasi saja sudah diagungkan oleh para elit kita di “kursi nyaman”. Yang terjadi tentu saja, pemerintah saat ini lebih mengutamakan pertumbuhan daripada pemerataan, yang justru menimbulkan kesenjangan sosial.

Pemerintah lebih mewacanakan das sollen daripada memahami das sein. Lalu apa dampaknya terhadap pasar tradisional? Tentu saja semakin termarginalisasi oleh retail-retail modern besutan neoliberalisme. Belum lagi rakyat yang masih menghadapi fenomena distorsi para elit politik yang bertendensi pada ranah hedonisme. Konstruki “pejabat itu kaya” memang sudah menjadi mindset umum masyarakat pada masa kini.

Kemudian, apa penyebab neoliberalisme ini seakan menerangi sektor ekonomi Indonesia pada saat ini? Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia mencapai angka 6,23%  dan diklaim sebagai yang tertinggi di Asia pada saat itu. Namun, tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia masih tetap tinggi. Penyebabnya, tidak lain karena neoliberalisme lebih mengutamakan kepentingan pemodal (kapital) daripada kepentingan rakyat, dimana dapat dikatakan, ini merupakan akar dari kapitalisme berkelanjutan.

Kepentingan pemodal, baik pemodal asing maupun pemodal lokal diutamakan demi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan kepentingan rakyat di nomor duakan. Kesenjangan tetap terjadi karena penikmat hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut justru hanya segelintir masyarakat saja (baca: menengah ke atas). Contohnya, pembangunan infrastruktur yang malah menggusur tempat tinggal masyarakat menengah ke bawah. Meminjam istilah dari Prof. Sri Edi Swasono lagi, “pembangunan bukannya menggusur kemiskinan, namun justru menggusur orang miskin itu sendiri”.

Para ekonom tentu tak asing dengan invisible hand nya Adam Smith. Yang mana teori ini meminimalisasi peran pemerintah dalam sektor ekonomi melainkan menyerahkan sepenuhnya pada pasar untuk saling bersaing dan mengelola pasar itu sendiri. Neoliberalisme memang identik dengan persaingan. Yang terjadi adalah pasar sudah masuk ke ranah produksi yang mempengaruhi derajat hidup banyak orang. Privatisasi dan deregulasi terjadi dimana-mana, bahkan BUMN pun dijuali. Hingga muncul jargon-jargon ”Indonesia not for sale”. Esensi dari fenomena ini adalah penyimpangan daripada cita-cita para pemikir ekonom terdahulu kita terutama Bung Hatta. Yang mana cita-cita ini tercantum dalam pasal 33 UUD 1945.

Eksistensi retail-retail modern memang tidak bisa (baca: belum) menggusur pasar tradisional yang menghidupi rakyat banyak. Sangat disayangkan di ranah masyarakat kita berkembang suatu paradigma “pasar modern” dan “pasar tradisional” yang seakan menciptakan gap. Padahal, esensi dari kedua hal tersebut sama, yakni pelaku ekonomi. Yang menjadi perbedaan disini adalah nilai ideologinya. Pasar modern merupakan suatu produk baru yang diusung oleh liberalisasi ekonomi, sedangkan pasar tradisional merupakan suatu produk lama yang mengusung nilai-nilai perenial, yakni mengandung ideologi lama yang diusung oleh para pendahulu, namun

masih eksis hingga sekarang. Seharusnya apabila ditinjau melalui undang-undang kita, pasar modern ini tidak salah, namun harus menjamin hidup orang banyak, artinya tidak dikuasai oleh satu orang saja, melainkan dikuasai oleh rakyat. Sehingga akumulasi profit tidak masuk ke kantong orang per orang, namun masuk merata ke rakyat. Bukan tidak mungkin “pasar modern” akan menggantikan “pasar tradisional”, toh itu hanya nama saja. Asalkan tetap berpegang teguh pada pasal 33 UUD 1945 yakni dikuasai dan dinikmati oleh rakyat banyak.

Peran Negara yang seharusnya menomorsatukan kepentingan rakyat sudah digulingkan oleh neoliberalisme. Neoliberalisme memacu pertumbuhan ekonomi, namun justru rakyatlah yang menjadi korban. Neoliberalisme membuat kesenjangan sosial di Indonesia semakin kentara. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin termarginalisasi. Hal ini tentu bertentangan dengan apa yang ada pada undang-undang, terutama pasal 33 UUD 1945 yang berkaitan dengan demokrasi ekonomi, dimana sistem ekonomi Indonesia berpegang teguh pada prinsip nasionalisme dan mengutamakan kepentingan rakyat demi terciptanya kesejahteraan rakyatnya. Ini jelas bertentangan dengan neoliberalisme, dimana pemodal menjadi dominan dalam pembangunan, yang mana rakyatpun menjadi korban.

269486_1908387229242_1986826_n

Aristo Herbawono
Mahasiswa Sosiologi UGM
Relawan Sekolah Pasar Rakyat