Membatasi Ritel Modern?

Oleh Awan Santosa

Mengapa “ritel modern” harus dibatasi? Demikian pertanyaan yang sering disampaikan, justru oleh pemangku kebijakan, terutama di saat sedang menyusun peraturan. Sepertihalnya beberapa Kabupaten di DIY yang saat ini sedang menyusun Raperda “Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern”, mudah-mudahan tulisan berisi 3 (tiga) pokok alasan ini dapat memberikan jawaban.Melindungi Sistem Nilai

Tidak dapat dipungkiri kemajuan peradaban telah membawa banyak perubahan, termasuk terjadinya pergeseran nilai di dalam masyarakat. Tentu patut dipilahkan berbagai kemajuan yang membangun peradaban dengan perubahan yang justru menjadi ancaman bagi penjagaan nilai-nilai sosial yang bersifat universal.

Demikian halnya, massifnya ekspansi ritel modern, khususnya minimarket berjejaring, perlu diletakkan dalam kerangka berpikir tersebut. Dalam banyak kasus baik di DIY maupun di berbagai daerah lain, meluasnya jejaring ritel modern potensial mengancam nilai-nilai sosial yang tumbuh berkembang di dalam masyarakat.

Ekspansi ritel modern dewasa ini menyiratkan pengejawantahan nilai-nilai kebebasan ekonomi untuk bersaing saling mematikan (free fight liberalism) yang dapat merusak nilai kebersamaan dan kekeluargaan. Kian memudarnya kedua nilai tersebut akan memperparah ketimpangan sosial-ekonomi di dalam masyarakat yang menyimpan potensi konflik dan kerusakan sosial di masa depan.

Nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan berganti kapitalisme ketika pola belanja masyarakat justru menjadi mesin uang yang makin melipatgandakan kekayaan segelintir elit pemilik ritel modern.

Pemodal besar dari dalam dan luar negeri yang leluasa mendominasi produksi dan perdagangan kian merapuhkan sendi-sendi demokrasi ekonomi tersebut. Dalam situasi ini maka nasib dan hajat hidup orang banyak kian digantungkan pada segelitir elit oligopolis pemilik modal baik di Jakarta, New York, Paris, Rotterdam, dan potensi terjadinya eksploitasi, net transfer, dan krisis lebih mungkin terjadi.

Demikian, dominasi ritel modern dewasa ini merupakan bagian dari potret besar liberalisasi ekonomi yang sejak 10 tahun terakhir menjadi kemudi kebijakan pertanian, perbankan, perindustrian, pendidikan, termasuk pula perdagangan.

Oleh karenanya, perlindungan dan penjagaan terhadap nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan bukan sekedar dalam lingkup pasar tradisional melainkan meliputi segenap sendi-sendi kehidupan sosial ekonomi bangsa Indonesia. Tentu ini merupakan pekerjaan sistemik yang berdimensi nasional, bahkan internasional.

Pasar tradisional DIY yang menghidupi puluhan ribu entrepneur pedagang kecil dan pekerja informal selama ini telah menjadi ikon nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan

tersebut. Hal ini nampak dari mode kelembagaan (kooperasi), interaksi sosial, dan transaksi jual beli yang memberi ruang hidup dan berkembangnya nilai-nilai tersebut. Setidaknya kondisi, arah, dan masa depan pasar tradisional dapat ditentukan oleh kontrol dan partisipasi puluhan ribu pelakunya.

Melindungi Modal Sosial

Penguasaan modal, baik berupa modal material, intelektual, maupun institusional merupakan prasyarat kemajuan sosial ekonomi sebuah bangsa. Kedua modal terakhir merupakan kategori modal yang selama ini tidak sepenuhnya diperhatikan.

Oleh karenanya penguasaan pelaku ekonomi rakyat, termasuk didalamnya pelaku pasar tradisional di DIY, terhadap kedua modal tersebut cukup memprihatinkan. Padahal kedua modal tersebut, yang dalam istilah lain disebut sebagai modal sosial, merupakan pemicu produktivitas dan kreativitas yang menjadi saripati kemajuan.

Massifnya ekspansi ritel modern merupakan salah satu indikasi stagnasi sosial jika dilihat dari jenis dan asal produk yang diperdagangkan. Ritel modern selama ini lebih merupakan etalasi distribusi pabrikan besar yang juga dikuasai oleh pemodal besar, termasuk sebagian besar yang berasal (dimiliki) pihak luar.

Sungguh pun mampu mendatangkan omset ratusan trilyun per tahun, ritel-ritel modern tersebut menurut Profesor Zuhal, mantan Menristek Kabinet Reformasi, lebih merupakan fenomena “bubble economy”. Ia tidak dapat digunakan mengukur produktivitas, inovasi, kemajuan, dan kesejahteraan umum sebuah bangsa melihat kondisinya yang sekarang.

Ia menyatakan bahwa kegiatan bubble economy, seperti menjamurnya mal-mal megah, pasar swalayan, hypermarket, rumah makan cepat saji hingga ke desa-desa, hanya akan menumbuhkan budaya konsumtif yang pada gilirannya melemahkan modal sosial kita.

Campur tangan –jika bukan intervensi- pemerintah karenanya amat diperlukan guna menumbuhkan prakarsa individu/UKM berjiwa entrepreneurship, suatu kebijakan perekonomian rakyat yang dapat mendukung budaya produktif dengan membasiskan diri pada ilmu pengetahuan dan teknologi (Zuhal, 2010: 42).

Sepintas penetrasi ritel modern menawarkan kenyamanan, kepraktisan, dan kemurahan harga, tetapi ia pula yang potensial mengukuhkan ketergantungan, stagnasi inovasi produksi, akibat terkikisnya modal sosial tersebut. Oleh karenanya pemerintah di negara maju (negara produsen) sepertihalnya Inggris, Prancis, Belanda, Jepang, dan Korea Selatan sangat membatasi ekspansi ritel modern luar negeri yang dapat melemahkan budaya produksi karena surutnya modal sosial.

Di negara-negara tersebut ada pembatasan penguasaan asing di sektor ritel dengan penguasaan pangsa pasar hanya 1 hingga 3 persen. Sedangkan Indonesia, penguasaan ritel asing dan perusahaan skala besar justru mencapai di atas 13 persen sehingga tidak ada perlakukan yang adil bagi pedagang kecil (Saparini, 2010).

Saat ini 28 ritel modern utama yang meliputi usaha minimarket, supermarket, dan hypermarket menguasai 31% pangsa pasar ritel dengan total omset sekitar Rp. 70,5 trilyun, yang berarti sebuah perusahaan rata-rata menikmati Rp. 2,5 Trilyun omset ritel.

Padahal omset total ritel modern terkonsentrasi untuk minimarket 83,8% pada Indomaret dan Alfamaret, untuk supermarket 75% pada Hero, Carrefour, Superindo, Foodmart, Yogya, dan Ramayana, sedangkan untuk hypermarket terkonsentrasi 48,7% pada Carrefour, 22% pada Hypermart, 17,7% pada Giant, 9,5% pada Makro, dan 1,9% pada Indogrosir (Pandin, 2009).

Hal ini bertolakbelakang dengan ritel tradisional yang memiliki total omset sebesar Rp. 156,9 trilyun namun dibagi kepada sebanyak 17,1 juta pelaku usaha (pedagang) yang berkecimpung di dalamnya, dan 70%-nya masuk kategori usaha/pekerja informal. Dengan demikian satu usaha pedagang tradisional rata-rata hanya menikmati omset sebesar Rp. 9,1 juta per tahun atau Rp. 764,6 ribu per bulan.

Demikian, dominasi ritel modern bermodal besar dan berasal dari luar (luar daerah dan luar negeri) adalah fenomena negara berkembang (tertinggal) yang dihinggapi sindrom sebagai “bangsa kuli” atau “bangsa pasar”. Ia bukanlah fenomena negara-negara maju (negara produsen), yang sarat dengan perlindungan terhadap modal sosial karena tidak menginginkan produksi dan pasarnya dikuasai oleh pihak luar.

Pasar tradisional di DIY dan di berbagai daerah lain selama ini paling memungkinkan sebagai etalasi produksi dan inovasi lokal (desa), sungguh pun dalam beberapa bagian masih menjadi etalase pabrikan pemodal besar.

Pasar tradisional masih potensial menjadi cerminan tenaga produksi lokal dan nasional, yang perlindungannya pun diarahkan untuk melindungi kapasitas produksi nasional. Pasar tradisional mengandung modal sosial yang begitu besar dan potensial untuk didayagunakan.

Melindungi Pelaku Pasar Tradisional

Pembangunan semestinya berpusat pada manusia, agar senantiasa meningkat harkat dan martabatnya. Pemujaan yang berlebihan terhadap modal material telah mengabaikan tujuan mulia pembangunan tersebut. Pembangunan seperti itu dalam banyak hal telah gagal melindungi segenap manusia yang terlibat dalam kegiatan perekonomian.

Dalam kasus pasar tradisional di DIY parapelaku pasar masih berada dalam posisi marjinal, jauh dari cita-cita ekonomi yang ideal. Studi menemukan bahwa telah terjadi penurunan dalam rata-rata hal total omset penjualan sebesar -5,6%. Sepertihalnya keluhan utama pedagang adalah turunnya omset penjualan atau sepi pembeli masing-masing sebanyak 30% dan 25%.

Pasar tradisional di DIY yang berjumlah 284 buah menjadi tempat kegiatan sekitar 54 ribu pedagang mikro-kecil, yang jika rata-rata pedagang memiliki 4 anggota keluarga maka terdapat sekitar 208 ribu orang yang berkaitan dengan pasar. Jumlah ini belum termasuk para pemasok pasar yang berasal dari desa-desa sekitar, di mana seorang pedagang dapat memiliki lebih dari 5 pemasok lokal.

Pun, banyaknya toko-toko kelontong lokal dan warung-warung kecil di kampung-kampung dan pinggir jalan yang mengambil dagangan dari pasar tradisional adalah juga pelaku ekonomi rakyat yang perlu dilindungi.

Pelaku pasar lainnya adalah para pekerja informal yang menjual jasa dan tenaganya di pasar tradisional. Mereka adalah tukang parkir, tukang becak, kusir andong, buruh gendong, kuli bongkar muat, karyawan pedagang, pengamen, dan berbagai jenis pekerjaan informal lainnya. Jumlah pekerja informal ini dapat mencapai ribuan dengan kondisi pemekerjaan yang marjinal karena sedikitnya penguasaan kapital.

Para konsumen setia pasar tradisional banyak yang berasal dari rumah tangga menengah bawah. Mereka yang jumlahnya pun puluhan ribu dengan daya beli relatif rendah sehingga harga murah di pasar menjadi pilihan. Pasar tradisional menjadi tempat bagi pertukaran (share) antarpelaku ekonomi rakyat, baik antarprodusen maupun antara produsen lokal dengan konsumen menengah bawah di perkotaan dengan berbagai kesulitan sosial-ekonomi yang meliputinya.

Demikian, melindungi pasar tradisional semestinya adalah melindungi ratusan ribu pelaku ekonomi rakyat beserta anggota-anggota keluarganya, agar tidak lagi marjinal, dapat tumbuh berkembang, dan kelak menjadi “pemimpin” sektor perdagangan di Propinsi DIY. Melindungi pasar tradisional adalah melindungi hak konstitusional setiap orang, termasuk yang miskin dan kurang kapital, untuk terlibat aktif dalam kegiatan perekonomian, serta melindunginya dari hisapan, tekanan, dan persaingan tidak imbang yang mematikan.

Awan Santosa, SE, MSc,
Direktur Sekolah Pasar dan Dosen Universitas Mercu Buana Yogyakarta