Kunjungan IKAPPI: Urgensi Revitalisasi Pasar Rakyat?

Rabu (20/2), Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mengunjungi PUSTEK UGM. Tujuh pegiat IKAPPI membagi cerita pengalaman tentang persoalan pasar rakyat dengan penggiat program Sopas. Roadshow juga dilakukan ke seluruh Jawa dengan visi melindungi pasar yang tertindas. Kegiatan tersebut bertujuan mengadakan konsolidasi dengan para pegiat pasar rakyat untuk membantu menyelesaikan persoalan pasar di daerah.

Abdullah Mansuri, Ketua Umum IKAPPI, mengakui perlunya sinergi antar pegiat pasar rakyat. Hal ini dapat digarap melalui pemberian pelatihan di beberapa pasar seperti yang selama ini telah dilakukan tim Sekolah Pasar. “SDM memang terbatas, tapi kami memiliki keinginan memperbaiki dan menyoroti dari soal hukum, sudah ada tim paralegal dalam IKAPPI,” ujar Abdullah.

Kunjungan kali ini juga terkait Aksi Simpatik Peringatan 1 Tahun Pembukaan Kelas Sekolah Pasar (http://ow.ly/hSysX) pada Kamis (14/2). Mereka sepakat dengan langkah ketiga yang diusulkan oleh tim Sopas pada aksi tersebut. Regulasi dalam Naskah akademik dari Rancangan Undang-Undang Perdagangan dan UU No. 17/2012 tentang Perkoperasian dinilai bersifat liberal-kapitalistik dan merugikan pedagang.

Menurut Abdullah, pedagang mempunyai kelemahan karena banyak dari mereka berlaku apatis, menjadikan proses perdagangan sebagai rutinitas. Oleh karena itu, pendidikan penyadaran dan pemahaman tentang kegiatan pengelolaan pasar menjadi penting. “Harusnya kita usahakan pedagang supaya bisa menjadi seperti sapu lidi, semakin kuat saat bersama-sama,” kata Abdullah.

Abdullah juga menyampaikan kritik atas revitalisasi pasar-pasar rakyat. “Mestinya kegiatan revitalisasi ditujukan untuk pasar yang tidak terselamatkan,” katanya. Selain itu, menurutnya revitalisasi baru dapat dilakukan dengan satu catatan, yakni mereka harus tetap menjaga kekhasan daerah. Padahal, kenyataannya, setelah pasar rakyat direvitalisasi, para pedagang tersebut ditampung di kampung. Preman kemudian masuk ke tempat penampungan itu.

Setelah pegiat pasar berniat kembali, pemerintah kota mematikan pasar rakyat dengan mengenakan biaya sewa kios yang tinggi. Banyak di antara para pedagang yang pernah menjadi juragan justru berganti profesi menjadi tukang ojek. Junaedi Ghazali, tim Sopas, menyampaikan pengalamannya di Pasar Kranggan. “Setelah revitalisasi, yang ada bukan kios dagang, tapi banyaknya justru counter HP. Di lantai bawah ada dagang, tapi di atas sepi, ya jadinya banyak dari mereka justru tinggal menunggu dibersihkan,”

Sayangnya, bagi Abdullah, mendirikan sekolah pasar masih tampak sangat sulit. “Padahal, begitu pasar itu konflik, datang ke pasar itu sudah menjadi dukungan semangat,” ungkap Abdullah, terkait urgensi pendirian sekolah pasar. Bagi Ketua Umum Sopas, Awan Santosa, S.E, M.Sc, hal yang perlu dilakukan untuk membangkitkan semangat Sekolah Pasar hanyalah dengan menemui orang yang tepat sebelum memulai program. “Memang selalu akan ada orang-orang yang memiliki niat yang bersimpangan, tapi ya kita bisa menghindarinya,” tandas Awan.

michellia